Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keresahan kepada media ini. Ia mengungkapkan bahwa program yang awalnya menjanjikan sertifikat gratis dengan alokasi lahan 1,5 hektare per KTP itu hingga kini tak menunjukkan perkembangan.
"Program sertifikat gratis ini sudah berjalan sejak 2022, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan. Padahal, seluruh warga Desa Wata yang memiliki KTP sudah dijanjikan akan mendapat bagian lahan. Namun, kenyataannya, hanya rapat dua kali yang diadakan, itu pun tanpa hasil konkret," ujarnya dengan nada kecewa, Jumat (17/1/2025).
Ia menambahkan bahwa sejak awal program, masyarakat telah diminta mengikuti beberapa pertemuan. Namun, alih-alih membawa solusi, yang diterima warga hanya janji-janji tanpa realisasi.
"Awal 2024 sempat dijanjikan akan ada rapat lagi untuk menjelaskan progres pengurusan sertifikat ini, tetapi sekarang sudah masuk 2025 dan rapat itu tak pernah terjadi. Jangan-jangan, program ini sudah tidak diurus lagi," tambahnya geram.
Menurutnya, seandainya program ini masih berjalan, pihak desa dan Tim Sembilan seharusnya transparan kepada masyarakat terkait kendala atau tahapan yang sedang dilakukan. Ketiadaan komunikasi ini semakin membuat masyarakat berspekulasi negatif.
"Masyarakat hanya ingin tahu sudah sejauh mana prosesnya dan apa kendalanya. Jangan biarkan kami bertanya-tanya tanpa kepastian," katanya.
Warga berharap pemerintah desa dan Tim Sembilan segera turun tangan menyelesaikan persoalan ini. Mereka mendesak agar pihak terkait memberikan penjelasan terbuka dan mengambil langkah cepat untuk merealisasikan program yang sudah lama dinantikan.
“Kami masyarakat Desa Wata ingin kejelasan. Jangan hanya janji manis, kami menunggu kepastian,” tegasnya.
